Article Image

Sobat JDIH, pernah dengar LKPJ Bupati? Yuk, pahami!

Pernah dengar istilah LKPJ Bupati saat pembahasan anggaran daerah? Nah, bagi kita masyarakat Sragen, LKPJ ini penting banget buat diketahui. Yuk, simak penjelasan lengkapnya per slide!

 

Apa Itu LKPJ Bupati?

    •  LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau rapor tahunan Bupati yang berisi pencapaian kerja, program yang sudah terlaksana, dan penggunaan anggaran selama satu tahun.
    • Merupakan laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
    • Disampaikan oleh Bupati kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Landasan Hukum & Waktu Penyampaian

    • Dasar Hukum: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun  2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    • Waktu Penyampaian: Paling lambat Kepala Daerah menyampaikan ke DPRD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (biasanya akhir Maret).

Apa Peran DPRD?

    • Pembahasan DPRD: Paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
  1. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  2. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
  • Rekomendasi DPRD: Dari hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan:
  1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  3. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/ atau kebijakan strategis kepala daerah.
  • Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dab Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Apa Saja Isi Dalam LKPJ?

    • Capaian pelaksanaan program dan kegiatan
    • Realisasi anggaran penggunaan APBD untuk belanja dan pembangunan
    • Urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
    • Permasalahan dan upaya upaya penyelesaiannya setiap urusan pemerintahan.

Output & Manfaat LKPJ Buat Masyarakat

    • Rekomendasi DPRD: DPRD membahas LKPJ untuk memberikan catatan dan perbaikan.
    •  Peningkatan Layanan: Menjadi bahan evaluasi agar kebijakan tahun berikutnya lebih tepat sasaran.
    • Transparansi Publik: Warga bisa tahu sejauh mana Janji Politik & Program Daerah terealisasi.